Pemerintah Indonesia tegaskan tidak menempatkan PMI ke negara berisiko

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara berisiko, termasuk Kamboja, yang bukan merupakan negara penempatan.

"Kamboja bukan negara penempatan. Pemerintah tidak menempatkan pekerja migran ke sana," kata Wamen pada Indonesia Economic Summit (IES) di Jakarta, Rabu, sebagaimana siaran pers Kemen-P2MI.

Christina kembali menggarisbawahi bahwa pemilihan negara penempatan pekerja migran dilakukan secara selektif dan berbasis pemetaan risiko.

Kementeriannya, kata dia, hanya mengirim PMI ke negara-negara yang memiliki permintaan kebutuhan tenaga kerja yang jelas dan sistem hukum ketenagakerjaan memadai.

"Negara tujuan penempatan harus memiliki regulasi ketenagakerjaan yang baik, atau kerja sama resmi dengan Indonesia melalui MoU, dan pastinya sistem pelindungan seperti asuransi atau jaminan sosial bagi pekerja migran," katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menempatkan PMI, terutama melalui program resmi pemerintah, ke negara yang berpotensi membahayakan keselamatan dan hak-hak pekerja migran.

“Tidak mungkin pemerintah mengirim pekerja migran ke negara yang berisiko. Prinsip utama adalah pelindungan,” ujarnya.

Christina menjelaskan bahwa kebijakan penempatan PMI selalu mengedepankan aspek keamanan, legalitas, dan keberlanjutan kerja, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan PMI bekerja secara aman, prosedural, dan bermartabat.

“Kami ingin memastikan setiap pekerja migran yang berangkat ke luar negeri benar-benar terlindungi, memiliki kepastian kerja, dan memperoleh hak-haknya,” katanya.

Terkait negara penempatan, Christina menuturkan bahwa peluang kerja bagi PMI cukup beragam, mulai dari negara konvensional seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Jepang, dan Korea Selatan, hingga negara-negara di Eropa Timur.

“Salah satu peluang besar datang dari Turki, yang tahun ini diperkirakan membutuhkan hingga 40.000 pekerja, terutama di sektor hospitality (perhotelan),” ujarnya.

Baca juga: KP2MI data dan petakan PMI bermasalah yang telah pulang ke RI

Baca juga: P2MI cabut izin PT Multi Intan Amanah karena langgar terkait deposito

Baca juga: P2MI hentikan sementara PT Setia Mulia kirim PMI ke Arab Saudi

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.