Menggenggam Diplomasi Hilirisasi lewat BRICS

Bergabungnya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025 menandai transformasi signifikan dalam dinamika geopolitik global. Di era persaingan mineral penting dan teknologi bersih yang semakin ketat, Indonesia telah muncul sebagai aktor penting berkat cadangan sumber daya alamnya yang melimpah—terutama cadangan nikel terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 42% pasokan global.

Sebagai pusat persaingan transisi energi, Indonesia memanfaatkan kebijakan hilirnya bukan hanya sebagai keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi diplomatik untuk menegaskan pengaruh global yang lebih besar.

Pergeseran ini dimulai dengan larangan ekspor nikel pada tahun 2020, sebuah langkah yang merestrukturisasi orientasi industri Indonesia dan menantang hierarki ekonomi global yang secara historis dibentuk oleh negara-negara industri seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Indonesia mengubah posisinya dari pemasok bahan baku menjadi pusat pemrosesan bernilai tambah yang strategis.

Namun, langkah tegas ini bukannya tanpa perlawanan. Uni Eropa mengajukan gugatan sengketa terhadap pembatasan ekspor Indonesia di WTO (DS592), dengan alasan bahwa kebijakan tersebut mendistorsi keadilan perdagangan. Amerika Serikat bereaksi kritis, terutama setelah Presiden Donald Trump membatalkan insentif subsidi kendaraan listrik berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang menimbulkan risiko bagi investasi Amerika di sektor mineral penting Indonesia. Jepang juga menyatakan kekhawatiran atas kekurangan pasokan bahan baku untuk industri manufakturnya.

Gesekan ini menunjukkan satu realitas penting: hilirisasi lebih dari sekadar kebijakan industri—melainkan kontestasi geopolitik dalam perjuangan global untuk kepemimpinan transisi energi. Respons internasional mencerminkan ketidaknyamanan karena Indonesia mengganggu pola rantai pasokan global yang telah lama ada.

Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan salah satu Langkah manuver diplomatik untuk mengamankan alternatif di tengah meningkatnya tekanan eksternal. BRICS menawarkan akses ke pembiayaan Bank Pembangunan Baru (NDB), kolaborasi investasi Selatan-Selatan, dan kerja sama teknologi industri baru di luar kerangka kerja bersyarat yang dipimpin Barat. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia yang telah lama berlaku dengan kemandirian strategis tanpa keberpihakan blok.

Meskipun demikian, dalam proses menuju perolehan manfaat dalam keanggotaan tersebut, Tiongkok tetap menjadi mitra strategis terbesar Indonesia dalam kolaborasi kebijakan hilirisasi. Volume perdagangan kedua negara mencapai USD 135 miliar pada tahun 2024, dan investasi Tiongkok dalam manufaktur nikel, baja tahan karat, dan baterai kendaraan listrik mencapai USD 9,3 miliar (melalui arus investasi BRI). Menurut Kamar Dagang Indonesia (KADIN), kerja sama hilir menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD 2 miliar bagi Indonesia pada awal tahun 2025, hal ini membuktikan bahwa kebijakan hilir menghasilkan keuntungan strategis yang nyata.

Pada bulan April 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa membahas kemungkinan pembentukan perjanjian perdagangan bilateral untuk mengurangi ketidakpastian tarif dan memperdalam integrasi ekonomi BRICS. Prabowo menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada blok geopolitik mana pun, dengan menyatakan: “Kami tetap berkomitmen pada politik luar negeri yang tidak berpihak… Kami menginginkan perdamaian dengan semua bangsa.” (ANTARA News, 2025)

Indonesia semakin memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara negara-negara Utara dan Selatan. Strategi hilir dapat dimaknai sebagai penyeimbangan lunak—memperkuat daya tawar nasional tanpa meningkatkan konfrontasi langsung. Di tengah pergeseran dunia menuju multipolaritas, pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi kemitraan, memperluas peluang pasar, dan mengurangi ketergantungan struktural pada kekuatan ekonomi dominan.

BRICS juga menawarkan platform untuk membentuk kembali tata kelola global, termasuk inisiatif dedolarisasi, emansipasi keuangan, dan representasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Partisipasi ini memperkuat legitimasi diplomatik dan identitas kepemimpinan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang berkembang.

Namun, perjalanan diplomasi hilir Indonesia masih jauh dari bebas hambatan. Di balik angka investasi yang mengesankan dan kapasitas indust...