REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Aksi unjuk rasa besar-besaran yang menyapu Iran diperkirakan tak mampu menggulingkan rezim yang saat ini berkuasa di Iran. Protes nasional dan tekanan eksternal selama bertahun-tahun di Iran terbukti tak mampu menimbulkan perpecahan di kalangan elite keamanan Republik Islam yang merupakan salah satu pemerintahan paling tangguh di dunia ini.
Sejauh ini, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengancam tindakan militer atas tindakan keras Teheran terhadap protes tersebut, yang terjadi setelah kampanye pemboman Israel dan AS tahun lalu terhadap program nuklir Iran dan para pejabat penting. Menanggapi Reuters, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan "semua opsi" ada di tangan Trump untuk mengatasi situasi di Iran.
Namun kecuali kerusuhan jalanan dan tekanan asing dapat mendorong pembelotan di kalangan petinggi, maka kelompok yang berkuasa, meski melemah, kemungkinan besar akan bertahan. Ini disampaikan dua diplomat, dua sumber pemerintah di Timur Tengah, dan dua analis kepada Reuters.
Sekitar 2.000 orang syahid dalam protes tersebut, kata seorang pejabat Iran kepada Reuters, dan menyalahkan orang-orang yang ia sebut teroris atas kematian warga sipil dan personel keamanan. Kelompok hak asasi manusia sebelumnya mencatat sekitar 600 kematian.
Arsitektur keamanan Iran yang berlapis, yang didukung oleh pasukan paramiliter Garda Revolusi dan Basij, yang jumlahnya hampir satu juta orang, membuat pemaksaan eksternal tanpa perpecahan internal menjadi sangat sulit, kata Vali Nasr, seorang akademisi keturunan Iran-Amerika dan pakar konflik regional dan kebijakan luar negeri AS.
"Agar hal semacam ini berhasil, harus ada kerumunan orang di jalan-jalan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan negara harus dipecah-belah. Beberapa bagian negara, dan khususnya pasukan keamanan, harus membelot," katanya.
Kementerian Luar Negeri Iran menolak berkomentar.
Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei (86 tahun), sejauh ini selamat dari beberapa gelombang kerusuhan di masa lalu. Ini adalah pemberontakan besar kelima sejak tahun 2009, bukti ketahanan dan kohesi bahkan ketika pemerintah menghadapi krisis internal yang mendalam dan belum terselesaikan, kata Paul Salem dari Middle East Institute.
Pengunjuk rasa sejauh ini belum bisa melampaui keunggulan negara yang telah mengakar: institusi yang kuat, konstituen yang cukup besar yang loyal kepada pemerintahan ulama, dan skala geografis dan demografi negara berpenduduk 90 juta orang, kata Alan Eyre, mantan diplomat AS dan pakar Iran.
Namun kelangsungan hidup tidak berarti stabilitas, kata para analis. Republik Islam Iran menghadapi salah satu tantangan terberatnya sejak tahun 1979. Sanksi AS negara-negara Eropa telah mencekik perekonomian dan tidak ada jalur pemulihan yang jelas.

4 hours ago
2




































