5 hours ago
2
Jakarta (ANTARA) - Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist sekaligus ASEAN Economist HSBC Global Pranjul Bhandari memproyeksikan defisit fiskal Indonesia tetap terjaga berada di bawah batas maksimal 3 persen pada tahun 2026.
Indonesia mencatatkan defisit fiskal sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, atau hampir menyentuh ambang batas yang ditetapkan undang-undang (UU) sebesar 3 persen.
“Saya mendengar langsung konferensi pers Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dan sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3 persen. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu,” ujar Pranjul dalam acara bertajuk “Outlook Makro Ekonomi dan Prospek Investasi Indonesia 2026” di Jakarta, Senin.
Di sisi lain, Pranjul tidak memungkiri bahwa terdapat kekhawatiran dari pelaku pasar global terkait potensi dilanggarnya batas defisit fiskal Indonesia sebesar 3 persen pada tahun 2026.
“Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pada tahun 2026, target atau batas (defisit) 3 persen tersebut mungkin akan terlampaui,” ujar Pranjul
Menurut dia, melebarnya defisit fiskal Indonesia pada 2025 dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan PDB nominal yang berdampak terhadap penerimaan pajak, bersamaan dengan meningkatnya belanja pemerintah, salah satunya imbas dari peluncuran skema bantuan sosial seperti program pangan gratis.
“Jadi, pendapatan yang rendah dan pengeluaran yang tinggi telah meningkatkan defisit fiskal,” ujar Pranjul.
Namun demikian, Ia menilai kondisi akan berpotensi berbeda, seiring peluang membaiknya pertumbuhan ekonomi nominal dan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2026.
Selain itu, Ia juga menyinggung pengalaman berbagai negara dalam menjalankan skema bantuan sosial khususnya program pangan gratis yang umumnya tidak langsung membebani fiskal secara berlebihan.
“Saya telah melihat itu di banyak negara di Asia, seperti misalnya, India, Amerika Selatan, Brasil, bahkan di Eropa. Katakanlah Prancis, di mana skema makanan gratis ada, tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar, dalam arti tertentu, menyebabkan defisit fiskal yang sangat, sangat berlebihan,” ujar Pranjul.
Baca juga: HSBC proyeksikan BI pangkas suku bunga 75 bps selama 2026
Baca juga: HSBC: Ketidakpastian tarif mereda, ASEAN jadi fokus perdagangan RI
Baca juga: HSBC Indonesia luncurkan skema kredit berbasis ESG bagi usaha menengah
Baca juga: HSBC: Perusahaan di Indonesia sedang transformasi menuju otomatisasi
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
