7 hours ago
2
Washington (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Donald Trump berupaya membentuk zona perdagangan preferensial untuk mineral kritis bersama negara-negara sekutu guna melawan upaya membanjiri pasar domestik dengan produk bersubsidi besar-besaran.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden AS JD Vance pada Rabu. Meski tidak menyebut nama secara langsung, China menjadi sorotan besar pada pertemuan tersebut sebagai produsen mineral kritis terbesar di dunia.
Berbicara di hadapan delegasi dari lebih dari 50 negara, Vance mengatakan Amerika Serikat tengah membangun konsensus untuk membentuk kelompok tersebut guna “mengatasi masalah masuknya mineral kritis murah ke pasar kami yang melemahkan produsen dalam negeri.”
Pernyataan tersebut kemungkinan secara tersirat merujuk pada praktik perdagangan China yang telah berulang kali dikritik oleh AS dan negara-negara sekutunya.
“Pemerintahan Trump mengusulkan mekanisme konkret untuk mengembalikan pasar global mineral kritis ke kondisi yang lebih sehat dan kompetitif, yakni zona perdagangan preferensial untuk mineral kritis yang terlindungi dari gangguan eksternal melalui penetapan batas harga minimum yang dapat ditegakkan,” kata Vance.
Dalam pertemuan tingkat menteri di Washington itu, Vance menambahkan bahwa AS akan menetapkan harga acuan mineral kritis di setiap tahap produksi, dengan penetapan harga yang mencerminkan referensi pasar wajar.
“Bagi negara-negara anggota zona preferensial, harga referensi ini akan berfungsi sebagai batas bawah harga, yang dipertahankan melalui tarif yang dapat disesuaikan untuk memastikan integritas harga,” tambahnya.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Trump ancam tarif baru untuk tekan dominasi China atas mineral kritis
Baca juga: G7 sepakat kurangi ketergantungan pada China untuk logam tanah jarang
Baca juga: Jepang, 5 negara Asia Tengah luncurkan inisiatif baru mineral kritis
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
