UMP 2026 Lampung Segera Dibahas, Usulan Kenaikan hingga 15 Persen

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan tahapan pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026. Pembahasan tersebut akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan Daerah setelah regulasi teknis dari pemerintah pusat diterbitkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, Dewan Pengupahan Daerah melibatkan berbagai unsur. “UMP Provinsi Lampung nanti akan kami bahas dalam Dewan Pengupahan Daerah. Unsurnya ada pemerintah, akademisi, perwakilan perusahaan, serta perwakilan dari serikat pekerja dan serikat buruh,” kata Agus usai menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah Lampung, Rabu (26/11). Agus menyampaikan, penetapan UMP dan UMK 2026 baru akan dilakukan setelah pedoman teknis dari pemerintah pusat resmi dikeluarkan. “Setelah pedoman teknis dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kita segera membahas di Dewan Pengupahan Daerah untuk menetapkan UMP, sekaligus UMK yang akan berlaku di tahun 2026,” ujar dia. Agus juga mengatakan, berbagai usulan kenaikan UMP sudah muncul dengan angka yang cukup bervariasi. “Usulan beragam. Ada yang 8,3 persen, ada yang 10 persen, bahkan sampai 15 persen. Semua nanti akan kita bahas bersama berbasis data dan kondisi yang riil, baik dari sisi ekonomi maupun kebutuhan hidup layak,” jelas Agus. Menurut dia, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan iklim usaha di daerah. “Yang pasti kita ingin kesejahteraan buruh meningkat, tapi investasi dan dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan kondusif. Perusahaan juga tidak hanya mengikuti UMP, tetapi bagi pekerja di atas satu tahun harus sudah menerapkan struktur dan skala upah,” kata Agus. Terkait jadwal penetapan, Agus menyebut pihaknya masih menunggu hasil rapat tim di Jakarta serta terbitnya regulasi dari pemerintah pusat. “Untuk waktunya kami menunggu. Tim masih rapat di Jakarta. Mudah-mudahan satu dua hari ini sudah ada regulasi yang bisa kita jadikan dasar,” kata dia. Sementara itu, Ketua KSPI Lampung Sulaiman Ibrahim menyatakan, pihaknya mendorong kenaikan UMP sebesar 10 persen berdasarkan kajian yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. “Dalam menentukan upah itu sudah jelas ada formulanya sesuai putusan MK Nomor 168 Tahun 2024. Dasarnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dikalikan indeks tertentu dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak,” kata Sulaiman. Ia mengatakan, berdasarkan perhitungan internal KSPI, angka kenaikan UMP Lampung masih memungkinkan berada di kisaran 10 persen. “Dari kajian yang kita lakukan, kenaikan itu bisa mencapai 10 persen yang akan kita ajukan,” ujar dia. Sulaiman juga menegaskan, KSPI kini lebih mengedepankan pendekatan dialog dalam memperjuangkan kebijakan upah. Pihaknya berencana mengumpulkan para pengusaha di Lampung untuk mendorong kesadaran bersama soal pentingnya kesejahteraan buruh. “Upah minimum itu sejatinya untuk pekerja lajang baru kerja. Faktanya, banyak pekerja yang sudah puluhan tahun masih menerima upah minimum. Ini yang ingin kita dorong agar menjadi perhatian pengusaha,” pungkasnya. (Cha)