Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres sangat prihatin atas pengumuman otoritas Israel yang menangguhkan operasi sejumlah organisasi non-pemerintah (LSM) internasional di wilayah pendudukan Palestina, demikian disampaikan juru bicara PBB, Jumat.
Guterres menyerukan agar kebijakan tersebut dibatalkan, seraya menegaskan bahwa organisasi non-pemerintah internasional memiliki peran yang sangat penting dalam upaya kemanusiaan penyelamatan jiwa.
Menurut dia, penangguhan operasi tersebut berisiko merusak kemajuan yang masih rapuh dan telah dicapai selama masa gencatan senjata.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa pengumuman tersebut menyusul pembatasan sebelumnya yang diberlakukan Israel dan telah menyebabkan tertunda masuknya pasokan penting ke Gaza, termasuk bahan pangan, bantuan medis, perlengkapan kebersihan, serta material untuk tempat penampungan.
“Tindakan terbaru ini akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestina,” kata Dujarric.
Guterres menekankan bahwa berdasarkan hukum humaniter internasional, Israel berkewajiban untuk mengizinkan dan memfasilitasi jalur cepat dan tanpa hambatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada seluruh warga sipil yang membutuhkan.
Sekjen PBB juga kembali menegaskan bahwa seluruh mitra kemanusiaan harus dapat beroperasi secara aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Menlu RI dan tujuh negara desak Israel buka akses PBB ke Gaza
Baca juga: PBB: Lebih dari 1 Juta orang di Gaza masih butuh bantuan shelter
Baca juga: Badan Kemanusiaan PBB desak Israel cabut larangan soal bantuan
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

1 week ago
6





































