Ribuan warga Filipina turun ke jalan tuntut transparansi pemerintah

Istanbul (ANTARA) - Ribuan warga Filipina, Minggu, berkumpul dalam dua demonstrasi besar di Metro Manila, menuntut akuntabilitas dan transparansi pemerintah setelah dua topan mematikan menghantam negara itu.

Sebanyak 16.433 polisi akan ditempatkan di dua lokasi demonstrasi utama, yaitu Taman Rizal di Manila, tempat kelompok keagamaan Iglesia Ni Cristo (INC) menyelenggarakan "Aksi untuk Transparansi dan Demokrasi yang Lebih Baik."

Tempat lainnya adalah di Monumen Kekuatan Rakyat EDSA di Kota Quezon, tempat United People's Initiative (UPI) mengadakan acaranya sendiri.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengamati dengan saksama protes berskala besar tersebut, kata Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dave Gomez pada Minggu, menurut Philippine News Agency.

"Ya, presiden memantau hari ini," kata Gomez kepada wartawan, saat ribuan anggota dan pendukung INC memulai protes tiga hari mereka di Taman Rizal Manila.

Hingga pukul 11.00 pagi waktu lokal (pukul 10.00 WIB), pemerintah Kota Manila melaporkan jumlah peserta mencapai 27 ribu orang.

Sementara itu, demonstrasi di Kota Quezon, yang diselenggarakan oleh United People's Initiative -- sebuah kelompok yang dipimpin oleh pensiunan perwira militer -- bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan menyerukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan.

Tidak akan ada agenda politik dalam demonstrasi di Kota Quezon, kata Sekretaris Jenderal UPI, Rey Valeros, kepada para wartawan, menurut Inquirer.

"Tidak ada politisi yang boleh berbicara. Namun, kami akan mengizinkan mereka, jika mereka hanya berbicara tentang masalah negara kami, seperti korupsi," ujarnya.

Demonstrasi tersebut terjadi setelah negara Asia Tenggara itu dilanda Topan Fung-wong dan Topan Kalmaegi bulan ini, yang menewaskan sedikitnya 259 orang dan memengaruhi jutaan lainnya, sementara 114 orang masih hilang.

Pada September, ribuan orang menggelar protes di berbagai wilayah Filipina, termasuk ibu kota Manila, menentang dugaan korupsi.

Demonstrasi meletus setelah terdeteksinya penipuan massal di sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir yang bernilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp154,4 triliun).

Para pengunjuk rasa menuntut akuntabilitas dari para politisi korup, penerbitan laporan yang merinci aset, liabilitas, dan kekayaan bersih, serta penandatanganan surat pernyataan persetujuan pembukaan data rahasia bank oleh seluruh pejabat pemerintah.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Militer Filipina tegaskan loyalitas di tengah rumor destabilisasi

Baca juga: Filipina serukan kerja sama ASEAN perangi kejahatan siber

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.