6 days ago
17
Ilustrasi beberapa mahasiswa berjalan di dalam Kampus. (Foto: Gemini Google)Transformasi pendidikan tinggi global berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi, sementara perubahan pasar kerja menuntut perguruan tinggi menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan. Di tengah dinamika ini, perguruan tinggi Indonesia menghadapi tantangan ganda: bersaing di tingkat global sambil memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
"Pengetahuan adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri," kata Rumi, penyair dan filsuf Persia abad ke-13. Lebih dari delapan abad kemudian, kebijaksanaan ini semakin relevan di era yang oleh Dr. Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, disebut sebagai Intelligent Age, era di mana kemampuan intelektual dan adaptasi menjadi sumber kekayaan paling berharga dalam ekonomi global saat ini.
Namun, ada yang keliru dalam cara perguruan tinggi Indonesia merespons realitas ini. Alih-alih fokus pada substansi pengetahuan dan kompetensi, banyak institusi terjebak dalam permainan angka, mengejar peringkat dengan cara-cara yang justru menggerogoti fondasi pendidikan tinggi itu sendiri. Hal inilah yang sedang dicoba dibenahi oleh Dr. Brian Yuliarto dan Dr. Stella Christie selaku Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Diktisaintek), dan kita perlu mengapresiasi usaha mereka.
Obsesi Peringkat dan Krisis Integritas
Dalam lima tahun terakhir, kompetisi peringkat perguruan tinggi telah menjadi obsesi nasional. Rektor berlomba mengejar Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Rankings, atau Webometrics. Ada yang mengkhawatirkan, tidak sedikit yang menempuh jalan pintas yang merusak integritas akademik.
Kasus manipulasi data untuk kepentingan peringkat bukan lagi rahasia umum di kalangan akademisi. Ada perguruan tinggi yang mengatur jumlah sitasi dengan citation cartel, kelompok dosen yang saling mengutip karya satu sama lain tanpa relevansi akademik. Ada yang membeli publikasi di jurnal predator (predatory journals) yang menerima naskah tanpa peer review sama sekali atau tidak memadai, sekadar untuk menambah angka publikasi, ada yang menggunakan joki pembuatan artikel, dan berbagai tindakan niretika lainnya.
Bahkan, praktik membeli authorship atau memasukkan nama pejabat struktural dalam paper yang tidak mereka tulis semakin marak.
Inflasi Nilai: Ketika IPK Tinggi Tidak Lagi Bermakna
Ilustrasi jurusan kuliah. Foto: wutzkohphoto/ShutterstockFenomena grade inflation, suatu pemberian nilai yang tidak proporsional dengan capaian pembelajaran, telah menjadi penyakit kronis di perguruan tinggi Indonesia. Survei informal terhadap dosen di berbagai perguruan tinggi mengungkap tekanan struktural untuk tidak terlalu keras ketika menilai dan tidak terlalu pelit ketika memberikan nilai.
Alasannya beragam: dari tekanan atasan agar mahasiswa cepat lulus, tuntutan meningkatkan angka kelulusan tepat waktu untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga kekhawatiran evaluasi dosen yang buruk dan tidak becus mengajar jika terlalu banyak mahasiswa tidak lulus.
Akibatnya, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,5 ke atas kini bukan lagi penanda keunggulan, melainkan standar. Mahasiswa dengan IPK 3,7 bisa jadi tidak mampu menulis esai argumentatif yang koheren dan kohesif atau memecahkan masalah sederhana di bidangnya. Apalagi diragukan logika, daya nalar, dan kemampuan Bahasa Inggris-nya.
Di masa Penulis menempuh Pendidikan Sarjana Satu (S1), sangat sulit mendapatkan IPK di atas 3,0, bahkan Penulis mendapatkan C untuk mata kuliah yang saat ini penulis menyandang gelar akademik Doktor dari suatu universitas di Jerman di bidang atau mata kuliah itu. Sekarang ini sangat sulit menemukan lulusan dengan IPK kurang dari 3,5. Transkrip nilai yang gemilang tidak lagi mencerminkan kompetensi riil.
Lebih parah lagi, praktik dosen favorit karena selalu berbaik hati memberikan nilai tinggi dengan tugas minimal telah menciptakan generasi mahasiswa yang tidak terbiasa dengan kerja keras dan standar tinggi. Mereka lulus dengan kepercayaan diri yang tidak ditopang kemampuan memadai, bom waktu yang meledak ketika mereka memasuki dunia kerja.
Industri merespons dengan cara mereka sendiri dalam merekrut calon pegawai: menambah tahapan seleksi, mengabaikan IPK sebagai indikator utama, bahkan tidak menerima sama sekali bila calon tidak memiliki pengalaman atau ketrampilan yang seharusnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi ketika calon masih berstatus mahasiswa.
Sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Jakarta mengaku harus melakukan bootcamp 6 bulan untuk fresh graduate dari perguruan tinggi ternama sebelum mereka benar-benar produktif. Ini subsidi terselubung dari industri untuk menutupi kegagalan perguruan tinggi.
Visi Ekonomi Berbasis Sains dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), mereformasi arah baru pendidikan tinggi Indonesia, yaitu membangun ekonomi berbasis sains dan teknologi. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan panggilan transformatif bahwa perguruan tinggi harus keluar dari menara gading akademis menuju ekosistem yang menggerakkan industri.
Hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dapat menjadi solusi bagi permasalahan industri dan masyarakat. Keberhasilan negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, di mana perguruan tinggi menjadi jantung inovasi ekonomi, menjadi contoh. Vietnam dengan Reformasi Doi Moi patut juga dijadikan sumber rujukan betapa ekonomi menopang keberhasilan pendidikan. Penulis sebagai Dosen Tamu di Truong Dai hoc Nong Lam, Thai Nguyen, Vietnam, melihat langsung dan saksi keberhasilan kampus berdampak ini.
Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, karena Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang lahir dari kampus adalah ujung tombak inovasi dan kemajuan bangsa dan negara.
Namun, visi ini akan tetap menjadi wacana jika tidak disertai transformasi fundamental dalam cara perguruan tinggi beroperasi. Bagaimana mungkin kita membangun ekonomi berbasis sains dan teknologi jika riset kampus hanya untuk mengejar publikasi tanpa relevansi? Bagaimana mungkin lulusan kita menjadi ujung tombak inovasi jika mereka lulus dengan IPK tinggi tetapi tanpa kemampuan problem-solving yang memadai?
Ini adalah wake-up call yang keras. Ketika industri lebih percaya pada sertifikat online 3 bulan daripada gelar sarjana 4 tahun, ada hal yang sangat fundamental yang rusak dalam sistem pendidikan tinggi kita.
Ketika Metrik Menjadi Tujuan
Ilustrasi jurusan kuliah. Foto: dotshock/Shutterstock. Yang lebih ironis, obsesi pada metrik kuantitatif ini justru mengalihkan perhatian dari misi utama: menghasilkan lulusan berkualitas. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan 9,4 persen lulusan perguruan tinggi menganggur, sementara survei industri mengungkap 87 persen perusahaan mengeluhkan fresh graduate yang tidak siap kerja. Ini paradoks yang menyakitkan: peringkat naik, tapi kualitas lulusan dipertanyakan.
Goodhart's Law menyatakan: "When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure." Ini persis yang terjadi pada pendidikan tinggi Indonesia. Indikator yang seharusnya menjadi cermin kualitas malah menjadi tujuan itu sendiri, dan dalam prosesnya, substansi dikorbankan.
IKU tentang persentase lulusan yang mendapat pekerjaan dalam 6 bulan? Perguruan tinggi membatu mahasiswa menjadi UMKM atau freelancer fiktif. IKU tentang publikasi internasional? Dosen berlomba mengirim makalah ke jurnal abal-abal yang hanya mencari bayaran. IKU tentang kolaborasi dengan industri? Dibuatlah Memorandum of Understanding seremonial yang tidur karena tidak pernah dieksekusi.
Plato, dalam Republic, memperingatkan tentang pendidikan yang hanya mengejar penampilan tanpa substansi: "Ketidaktahuan adalah akar dari semua kejahatan." Ketika perguruan tinggi mengejar metrik tanpa memedulikan integritas, kita tidak hanya gagal mendidik, tetapi justru menanamkan budaya manipulasi yang merusak karakter bangsa.
Akreditasi institusi dan program studi pun mengalami nasib serupa. Proses akreditasi yang seharusnya mendorong continuous improvement malah menjadi document engineering project menjelang visitasi. Tim akreditasi bekerja lembur menyiapkan bukti-bukti yang "terlihat bagus", sementara dosen dan mahasiswa merasa tidak ada perubahan signifikan dalam kualitas pembelajaran sehari-hari. Penulis yang juga asesor lembaga akreditasi internasional berkedudukan di Jerman sangat tahu hal ini dan menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian status akreditasi internasional.
Internasionalisasi yang Bermakna
Internasionalisasi seharusnya bukan tentang mengejar peringkat atau sekadar meningkatkan persentase mahasiswa asing untuk IKU. Ini tentang membangun jejaring riset dan pertukaran pengetahuan yang bermakna.
Beberapa n...
