1 day ago
11
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (24/6/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin meminta warga Nahdliyin di akar rumput (grassroots) untuk tetap tenang menyikapi isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Menurut dia, dinamika seperti ini bukan hal baru dalam perjalanan organisasi, meski kali ini nuansa politisnya terasa lebih kuat.
“Sebetulnya dinamika-dinamika dialektika itu sudah biasa terjadi. Cuman ini warna politisnya menjadi sangat kental,” ujar Kiai Muhaimin saat ditemui Republika di lokasi Munas MUI IX, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).
Pengasuh Pesantren Nurul Ummahat Yogyakarta ini menegaskan, warga NU di tingkat bawah tidak perlu ikut terbawa arus polemik. “Saya berharap terutama di tingkat grassroots tidak usah terlalu reaktif. Biarlah mereka fokus. Kalau yang struktural ya pada program-program kerjanya, kalau yang kultural ya biasalah, ngaji, istighasah,”ujar dia.
Kiai Muhaimin menilai kegaduhan saat ini merupakan akumulasi dari sejumlah upaya pihak luar yang ingin membuat suasana NU tidak tenang. Menurut dia, pola ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri."Ini kondisi yang sebetulnya bertumpuk-tumpuk dari upaya-upaya pihak lain yang ingin NU tidak tenang. Itu by design, kita sangat paham,” katanya.
Karena itu, ia meminta jajaran elite PBNU bersikap dewasa dalam merespons setiap dinamika internal. Ia juga mengingatkan agar hasil-hasil pembicaraan internal tidak sembarang disebarkan.
“Jangan setiap hasil pembicaraan internal itu kemudian disebar di mana-mana. Ini akhirnya bisa digoreng oleh pihak-pihak yang punya agenda tersendiri,” jelas Kiai Muhaimin.
Meski demikian, ia optimistis bahwa NU akan mampu melewati turbulensi ini. “Kita yakin kok ini nanti akan…kalau istilahnya NU kan biasa geger-gegeran akhirnya ger-geran (tertawa bareng),”kata dia.
Pertemuan Yahya Cholil Staquf saat menjabat sekjen PBNU dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv pada 2018.
