Melihat Underpass Baru di Karawang, Sempat Jadi Lahan Parkir Dadakan 'Pak Ogah'

Proyek underpass di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, resmi dibuka untuk masyarakat pada Senin (29/12).

Menariknya, dalam hitungan jam usai diresmikan, warga sempat berdatangan ke underpass itu untuk sekadar melihat. Saat itu, underpass itu dipenuhi kendaraan yang parkir. Momen itu pun dimanfaatkan juru parkir dadakan atau “Pak Ogah” untuk mencari untung.

Momen “Pak Ogah” bersiaga di area underpass itu pun diabadikan kamera warga hingga viral di media sosial.

Pada Rabu (31/12), kumparan menelusuri langsung fenomena tersebut. Di lokasi, tak terlihat lagi keberadaan juru parkir liar. Hal ini lantaran di arah masuk dan keluar underpass telah terpasang kamera CCTV.

Kendaraan roda dua maupun roda empat tampak melintas lancar tanpa kemacetan berarti.

Terowongan dengan tinggi struktur sekitar 2,5 meter itu juga dilengkapi marka jalan yang jelas serta lampu penerangan untuk malam hari.

Salah seorang pengendara yang melintas, Buchori, mengaku sempat mendengar kabar soal “Pak Ogah” yang mencoba memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Iya, kemarin ada dua orang yang didatangi Satpol PP pas ramai ada Pak Ogah,” katanya.

Sebelum ada underpass, kata dia, lintasan kereta api di wilayah tersebut memang menjadi lahan penghasilan para juru parkir yang mengatur lalu lintas. Maka tak heran jika pada awal peresmian masih ada sejumlah oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.

“Dulu kan lahan penghasilannya di sini, jadi mungkin siapa tahu masih bisa ngatur-ngatur (lalin),” jelas Buchori.

Kepala Satpol PP Karawang, Basuki Rachmat, menyebut jajarannya sebelumnya sudah bergerak menindaklanjuti kabar tersebut dan melakukan pembinaan terhadap oknum juru parkir liar itu.

“Kami selalu berupaya memastikan ruang publik tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat sekitar, khususnya pada infrastruktur strategis yang baru diresmikan,” kata dia.

Terpisah, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyebut dibangunnya proyek infrastruktur dengan kontrak fisik senilai Rp 13,2 miliar itu dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat lintasan kereta api.