1 day ago
3
Jakarta (ANTARA) - Presidensi G20 Afrika Selatan berlangsung, saat dunia menghadapi serangkaian krisis yang tumpang tindih, termasuk perubahan iklim, kesenjangan, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, perubahan teknologi, serta ketidakstabilan geopolitik.
Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg Expo Centre (NASREC), Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025 menjadi yang pertama di Benua Afrika, sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia (2022), India (2023), dan Brazil (2024).
G20 terdiri dari 19 negara, termasuk Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat serta dua badan regional, yaitu Uni Eropa (EU) dan Uni Afrika (AU).
Anggota G20 mencakup ekonomi-ekonomi utama dunia, mewakili 85 persen produk domestik bruto global, lebih dari 75 persen perdagangan internasional, dan sekitar dua pertiga populasi dunia.
Tema dan topik utama
Untuk mengatasi polikrisis global, Afrika Selatan mengusung tema "Solidaritas, Kesetaraan, Keberlanjutan" untuk Presidensi G20. Solidaritas memungkinkan terciptanya masa depan yang inklusif dan berpusat pada manusia. Dengan menjunjung kesetaraan, G20 mendorong perlakuan adil dan kesempatan yang sama bagi semua, tanpa memandang latar belakang apa pun.
Sementara itu, keberlanjutan menuntut G20 untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
Hasil dan prioritas tingkat tinggi dalam tema ini merupakan inti dari mandat awal G20 untuk mempromosikan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
KTT G20 Afrika Selatan berfokus pada tiga sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan serta masalah utang di negara-negara berkembang.
Sesi kedua berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh, yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta sistem pangan.
Sementara itu, sesi ketiga membahas isu pekerjaan layak dan tata kelola kecerdasan buatan (AI) serta mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.
Diplomasi Indonesia
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi RI di KTT G20 Afrika Selatan.
Indonesia terus menyuarakan reformasi tata kelola global, penguatan representasi negara berkembang, dan memainkan peran konstruktif dalam diplomasi di antara negara-negara Selatan Global.
Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara, sehingga setiap negara memiliki cara sendiri untuk melaksanakan pembangunannya.
Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik.
Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.
Lebih lanjut, Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun harus ada ambisi lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.
"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," kata Wapres.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp41 triliun) per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.
Sebelumnya, Wapres juga mengumumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk ke Indonesia, maupun sebaliknya, dalam Indonesia-Afrika CEO Forum.
Kebijakan itu sebagai hasil nyata dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, pada Oktober 2025.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
