Kenaikan laut picu kekhawatiran baru soal limbah nuklir Kep. Marshall

Tokyo (ANTARA) - Kenaikan permukaan laut memperkuat kekhawatiran lama mengenai pencemaran nuklir di Kepulauan Marshall.

Kondisi tersebut memicu seruan dari para pemimpin setempat agar negara-negara penghasil emisi besar bertanggung jawab mengatasi perubahan iklim.

Negara kepulauan kecil dan merdeka di Pasifik itu, yang memiliki 29 atol dataran rendah dan lebih dari 1.000 pulau, termasuk negara paling rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.

Para ilmuwan memprediksi bahwa permukaan laut bisa naik sekitar 2 meter pada 2100, menyebabkan banjir lebih lama, dan mempercepat erosi yang sudah mengubah garis pantai.

Kepulauan itu menjadi lokasi pengujian nuklir skala besar di era Perang Dingin oleh Amerika Serikat.

Riwayat itulah yang membuatnya mewarisi kontaminasi nuklir dan memicu pertanyaan soal langkah-langkah yang diambil untuk membuang dan menyegel bahan radioaktif dengan aman.

Kekhawatiran tersebut kini kian meningkat karena permukaan air laut diperkirakan akan segera menenggelamkan kubah beton yang dirancang untuk menampung sisa-sisa bahan radioaktif itu.

Di Majuro, ibu kota negara itu, dampak kenaikan permukaan laut dapat dilihat setiap hari. Jalan utama di bagian barat bandara berada di jalur tanah tipis dengan laut di kedua sisi, menyempit hingga sekitar 15 meter saat air pasang.

Air laut merembes melalui tembok dan meluap ke trotoar yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.

"Tentu saja ini menakutkan, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan," kata Kamje Kaisha, seorang tukang kayu setempat.

Erosi bertahun-tahun telah menghilangkan pantai yang dulunya berfungsi sebagai penyangga alami, meninggalkan akar pohon-pohon besar yang terbuka, dan mengancam rumah-rumah di tepi pantai.

Keluarga Marshallese secara tradisional memakamkan kerabat dekat laut, mencerminkan hubungan mereka dengan samudra.

Hilangnya daratan juga mengganggu praktik budaya. Penduduk setempat biasa memakamkan kerabat mereka di dekat laut, yang mencerminkan hubungan erat mereka dengan samudra.

Namun, kenaikan air laut telah menenggelamkan puluhan makam dalam beberapa dekade terakhir, sehingga beberapa keluarga terpaksa meninggalkan makam atau memindahkannya lebih jauh ke daratan.

"Kami adalah negara (yang menghasilkan) lebih sedikit emisi karbon, tetapi negara-negara besar menyumbang banyak," kata pemilik tanah John Zedkaia.

"Saya pikir mereka benar-benar perlu meningkatkan upaya, karena sebentar lagi kami akan menjadi salah satu negara pertama (yang) tenggelam."

Ancaman iklim diperparah oleh warisan uji senjata nuklir AS. Pada 1946–1958, AS melakukan 67 uji bom atom di kepulauan itu, meninggalkan cemaran radioaktif yang luas.

Pada akhir 1970-an, tim pembersih mengumpulkan sekitar 100.000 yard kubik tanah tercemar dan 6.000 yard kubik puing radioaktif dari bekas lokasi uji di Atol Enewetak dan menempatkannya di kawah tanpa lapisan pelindung di Pulau Runit.

Lokasi itu kemudian disegel dengan kubah yang terbuat dari 357 lapisan beton dan dikenal sebagai Kubah Runit.

Laporan Departemen Energi AS 2024 menyimpulkan bahwa meski perubahan iklim terjadi, termasuk skenario keruntuhan kubah pada 2090, paparan radiasi akan tetap rendah dan tidak berdampak pada kesehatan publik.

Namun, penduduk setempat masih khawatir, terlebih kenaikan permukaan laut semakin mendekati kubah tersebut.

Senator Enewetak Jack Ading meragukan jaminan dari pemerintah AS. Dia mengatakan, karena kubah itu dibangun tanpa lapisan dasar, bisa saja telah terjadi kebocoran yang mencemari ekosistem laut sejak lama.

Sekitar separuh dari 200 penduduk Enewetak telah pindah ke Hawaii atau Majuro untuk mencari tempat yang lebih tinggi dan layanan kesehatan yang lebih baik, kata Ading.

Pada COP30 di Brazil, Kepulauan Marshall mengangkat isu warisan nuklir AS dalam konteks keadilan iklim yang lebih luas.

Namun, ketidakhadiran AS sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia membuat banyak penduduk Marshall frustrasi.

Pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump, yang memerintahkan dilanjutkannya uji nuklir tanpa menyebut lokasinya, semakin mengusik masyarakat yang masih hidup dengan konsekuensi pengujian masa lalu.

Direktur Institut Nuklir Kepulauan Marshall Kenneth Kedi mengatakan dua tantangan terbesar negara itu — perubahan iklim dan ketidakadilan nuklir —semakin saling berkaitan.

Ia memperingatkan negara-negara Pasifik lainnya untuk ikut khawatir dengan mengatakan "tidak ada tembok laut di tengah samudra" yang mampu mencegah penyebaran bahaya nuklir.

(1 yard sekitar 0,9 meter)

Sumber: Kyodo

Baca juga: China sebut sampel air limbah olahan PLTN Fukushima aman
Baca juga: Jepang sebut istilah "limbah nuklir" tidak berdasarkan bukti ilmiah

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.