1 week ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di berbagai daerah. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi penggerak utama penguatan infrastruktur air guna menopang produksi beras nasional.
Kementan bersama Kementerian PU menjalankan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara terintegrasi sepanjang 2025. Upaya tersebut berdampak langsung pada perbaikan kinerja pangan. Produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan mencapai 34,79 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah diperkirakan menyentuh 3,3 juta ton pada awal 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempatkan pengelolaan air sebagai salah satu fondasi utama keberhasilan sektor pertanian. Ketersediaan irigasi yang terencana dinilai mampu menjaga stabilitas masa tanam sekaligus meningkatkan produktivitas petani.
“Faktor penentu keberhasilan ada pada peningkatan benih dan pupuk, juga dalam ketersediaan air,” kata Amran di Jakarta, Ahad (4/1/2026).
Percepatan rehabilitasi irigasi tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional. Instruksi ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 30 Januari 2025 dan menempatkan koordinasi antarkementerian serta pemerintah daerah sebagai pilar pelaksanaan di lapangan.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto menyampaikan percepatan difokuskan pada daerah irigasi yang selama ini belum optimal dalam menyediakan air bagi lahan persawahan. Sekitar 60 persen jaringan irigasi nasional sebelumnya berada dalam kondisi kurang mendukung produksi.
“Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mempercepat perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada daerah irigasi yang kondisinya kurang optimal,” ujar Hermanto.
Pada tahap pertama pelaksanaan Inpres, pemerintah menargetkan rehabilitasi seluas 280.880 hektare dengan realisasi mencapai 99,93 persen. Tahap kedua mencakup target 225.775 hektare dengan capaian 83,46 persen pada jaringan irigasi utama, 98,66 persen pada jaringan irigasi tersier, serta 92,25 persen pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah.
Tahap ketiga juga terus berjalan dengan target luasan 146.503 hektare. Realisasi jaringan irigasi utama mencapai 67,67 persen, jaringan irigasi tersier 87,57 persen, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah mencapai 93,91 persen.
Hermanto menilai capaian tersebut lahir dari koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta dukungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di daerah. Pemerintah daerah turut berperan mempercepat pelaksanaan di lapangan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah,” tuturnya.
Ke depan, sinergi Kementan dan Kementerian PU akan terus diperkuat seiring pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 serta program lanjutan seperti optimasi lahan dan cetak sawah rakyat. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan irigasi pertanian sekaligus memantapkan jalan Indonesia menuju swasembada pangan.
