2 weeks ago
12
Pengamat: Layanan Dukcapil Kemendagri krusial bagi korban bencana.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kemendagri mempercepat layanan administrasi kependudukan di daerah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini dinilai krusial oleh Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), untuk memastikan ketertiban penyaluran bantuan dan pemulihan pascabencana.
Iwan Setiawan menekankan pentingnya percepatan layanan publik berupa administrasi kependudukan karena berkaitan langsung dengan distribusi bantuan yang tepat sasaran. “Pemerintah melalui Kemendagri harus bergerak cepat supaya bantuan dan pemulihan pascabencana bisa tertib,” ujar Iwan saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Bencana yang terjadi di Sumatera menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, termasuk dokumen penting akibat rumah rusak atau hilang. Layanan jemput bola untuk penerbitan dokumen baru dinilai sebagai langkah yang tepat dan sangat dibutuhkan masyarakat.
Warga terdampak bencana hidrometeorologi di Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengapresiasi layanan administrasi kependudukan dari pemerintah. Mereka menyebut layanan ini cepat, mudah, dan tanpa pungutan biaya, memungkinkan mereka mendapatkan dokumen kependudukan kembali dalam waktu singkat.
Hal ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menginstruksikan percepatan pemulihan layanan administrasi di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. SE tersebut menekankan pentingnya kepastian identitas dan perlindungan administrasi negara bagi masyarakat terdampak bencana.
Para gubernur diinstruksikan untuk mengarahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi melakukan pemetaan kondisi layanan dan mendata kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Selain itu, mereka juga diminta mengajukan kebutuhan sarana pendukung seperti blangko KTP-el guna mempercepat penggantian dokumen yang hilang atau rusak.
Mendagri menegaskan bahwa pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan harus dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
