Jepang protes peringatan perjalanan China, desak hubungan yang stabil

Tokyo (ANTARA) - Jepang, Sabtu (15/11), menyampaikan protes kepada China setelah Beijing mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke negara tetangga itu di tengah ketegangan terkait pernyataan terbaru Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan.

Tokyo menyerukan respons yang tenang dan menjaga stabilitas hubungan bilateral.

Sekretaris Kabinet Minoru Kihara meminta China mengambil langkah yang dianggap tepat tanpa menjelaskan lebih jauh dan mendorong kedua negara melanjutkan dialog.

"Pandangan China tidak sejalan dengan pemahaman Jepang dan bahwa komunikasi berlapis antara kedua negara sangat diperlukan di tengah perbedaan yang masih ada,"ujar Kihara, juru bicara utama pemerintah, kepada para wartawan saat mengunjungi Niigata, barat laut Tokyo. .

Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, juga mendesak Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar China di Tokyo, Shi Yong, untuk mengambil langkah yang tepat.

Pada Jumat (14/11), Kementerian Luar Negeri China meminta warganya menunda perjalanan ke Jepang setelah pernyataan Takaichi mengenai kemungkinan keterlibatan Jepang dalam situasi darurat Taiwan berkembang menjadi perselisihan diplomatik yang lebih luas.

Sabtu pagi, Ketua Kebijakan Partai Demokrat Liberal, Takayuki Kobayashi, mengatakan kepada wartawan di Prefektur Akita bahwa Jepang akan melanjutkan dialog dan berupaya membangun hubungan yang konstruktif dan stabil dengan China.

Ia juga ingin memastikan alasan di balik langkah Beijing tersebut. Kobayashi menyebut hubungan kedua negara sangat penting dan menegaskan bahwa sikap Jepang terhadap China tidak berubah.

Ketegangan meningkat setelah Takaichi mengatakan pekan lalu bahwa serangan militer China terhadap Taiwan dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Menanggapi pernyataan itu, Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, menulis di platform X bahwa “leher kotor” harus dipotong tanpa ragu.

Kobayashi menilai komentar Xue sangat tidak pantas dan meminta pemerintah mengambil langkah tegas.

China, yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut Takaichi menarik kembali pernyataannya di parlemen. Ada kekhawatiran bahwa Beijing dapat meningkatkan langkah-langkah pembalasan bergantung pada respons pemerintah Jepang.

Keputusan terbaru China diperkirakan bertujuan menekan sektor pariwisata Jepang. China merupakan penyumbang terbesar wisatawan asing ke Jepang, sehingga imbauan perjalanan itu dinilai dapat menurunkan permintaan kunjungan yang selama ini meningkat.

Kementerian Luar Negeri China mengeklaim situasi keamanan publik di Jepang memburuk tahun ini dan menyebut adanya peningkatan kejahatan yang menargetkan warga negara China. Beijing mengimbau warganya di Jepang tetap waspada dan mengambil langkah pencegahan.

China juga tampak ingin menunjukkan kepada publik domestik dan internasional bahwa pendekatan Jepang terhadap China telah memicu ketegangan bilateral dengan membingkai persoalan tersebut sebagai masalah yang disebabkan Tokyo.

China yang dipimpin Partai Komunis dan Taiwan yang demokratis memiliki pemerintah yang berbeda sejak berpisah pada 1949 setelah terjadi perang saudara. Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang harus dipersatukan kembali, termasuk dengan kekuatan bila diperlukan.

Di bawah undang-undang keamanan Jepang, negara itu dapat menggunakan hak bela diri kolektif jika suatu kondisi dinilai mengancam kelangsungan hidup, meskipun Konstitusi Jepang menolak perang.

Pernyataan Takaichi ditafsirkan sebagai sinyal bahwa pemerintah dapat mengizinkan Pasukan Bela Diri bertindak untuk mendukung Amerika Serikat jika China memberlakukan blokade maritim terhadap Taiwan atau melakukan bentuk tekanan lainnya.

Sumber: Kyodo-OANA

Baca juga: AS akan jual senjata ke Taiwan, Beijing: Langgar Satu China

Baca juga: Jepang protes ancaman diplomat China soal pernyataan PM Takaichi

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.