6 days ago
13
Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber (cyber crime) jelang liburan akhir tahun, terutama di sektor pembayaran digital.
Ia mengatakan, periode liburan kini menjadi salah satu pilihan waktu utama bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi, mengingat volume transaksi yang cenderung meningkat sepanjang periode tersebut.
“Saya bahkan sering bilang sama teman-teman saya di Bank Indonesia, ‘Every time we have holiday, it’s a harvesting time for the fraudster (setiap kali kita libur, itu adalah waktu panen bagi penipu)’," kata Farida Peranginangin di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan, fenomena tersebut membuat masyarakat tidak lagi dapat menikmati masa libur mereka dengan tenang karena penipu justru meningkatkan aktivitas mereka pada waktu tersebut. Imbauan tersebut beralasan, mengingat lanskap keuangan Indonesia telah bertransformasi secara signifikan.
Ia menilai, percepatan digitalisasi yang masif, mulai dari QRIS, BI-FAST, mobile banking, hingga pinjaman daring (fintech lending), telah mengubah cara masyarakat bertransaksi.
Namun, Farida mengakui, seiring meningkatnya interkoneksi antara pelaku dalam ekosistem pembayaran, risiko paparan terhadap ancaman siber juga semakin besar.
"Serangan siber, kebocoran data, dan aktivitas penipuan ini meningkat, baik di sisi transaksi maupun kompleksitas," ujarnya.
Ia menuturkan bahwa sektor keuangan secara global merupakan target utama serangan siber. Satu insiden saja, lanjut dia, dapat menggerus kepercayaan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu risiko sistemik jika tidak dikelola dengan baik.
Dengan begitu, ia mengatakan bahwa keamanan data nasabah dan sistem pembayaran tidak lagi bisa dipandang sebagai pertahanan tambahan, melainkan harus menjadi fondasi utama bagi para pelaku jasa keuangan dalam berinovasi.
Meskipun BI dan regulator lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengeluarkan berbagai kerangka kebijakan, Farida mengakui industri jasa keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan terkait keamanan siber.
Salah satunya adalah masih adanya fragmentasi standar keamanan antara lembaga keuangan serta keterbatasan talenta keamanan siber.
"Kebutuhan terhadap profesional di bidang keamanan siber tumbuh jauh lebih cepat daripada ketersediaan talenta yang siap pakai," ungkapnya.
Selain itu, ancaman siber kini bersifat lintas negara atau global, sehingga para pelaku jasa keuangan perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan perlindungan keamanan data.
Farida menyampaikan, untuk mengatasi tantangan tersebut, tidak ada satu lembaga pun yang bisa berjalan sendiri.
Ia pun mendorong semua pihak untuk melakukan investasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya keamanan, menerapkan prinsip ‘security by design’ dalam setiap inovasi, serta memperkuat kolaborasi.
"Keamanan adalah fondasi kepercayaan. Tanpa keamanan, seluruh kemajuan digital akan kehilangan maknanya. Kita tidak perlu memilih dan tidak sepatutnya memilih antara kemajuan atau keamanan. Inovasi dan keamanan harus selalu berjalan beriringan," ucapnya.
Baca juga: Filipina serukan kerja sama ASEAN perangi kejahatan siber
Baca juga: Komdigi: Sinergi kunci membangun kebijakan kriminal digital
Baca juga: Polda Metro Jaya catat 2.597 laporan terkait kejahatan siber
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
