1 week ago
5
Washington (ANTARA) - Para anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat pada Sabtu (3/1) menunjukkan kemarahan dan kegelisahan menyusul penyerbuan AS terhadap Venezuela serta penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu dini hari waktu setempat.
Mereka menyatakan bahwa Kongres tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya, dan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah berbohong kepada Kongres mengenai tujuannya di negara Amerika Selatan yang kaya minyak tersebut. Sementara itu, mereka menuntut pengarahan segera mengenai operasi tersebut serta langkah selanjutnya dari Gedung Putih.
"Menteri Rubio dan Hegseth menatap mata setiap senator beberapa pekan lalu dan mengatakan bahwa ini bukan soal perubahan rezim. Saya tidak memercayai mereka saat itu dan sekarang kita melihat bahwa mereka secara terang-terangan berbohong kepada Kongres," tulis Senator AS Andy Kim dalam sebuah unggahan di X. Tahun lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kepada anggota Kongres bahwa perubahan rezim di Venezuela bukan tujuan mereka.
Jason Crow, anggota House Armed Services Committee (HASC) dan komite intelijen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat, menyatakan sependapat. "Pemerintahan Trump berulang kali berbohong kepada Kongres dan rakyat Amerika tentang Venezuela. Berkali-kali para pejabat bersaksi bahwa ini bukan tentang perubahan rezim," katanya.
Jeanne Shaheen, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Demokrat, mengatakan pemerintahan Trump telah secara konsisten menyesatkan para legislator, sehingga Kongres tidak mengetahui strategi jangka panjang AS terkait Venezuela.
Senator Chris Coons, tokoh terkemuka dari Partai Demokrat di Subkomite Anggaran Senat Bidang Pertahanan, juga menyatakan bahwa para legislator telah diberikan informasi yang palsu oleh pemerintahan tersebut. "Operasi militer untuk menangkap dan menggulingkan seorang presiden, bahkan yang tidak sah sekalipun, merupakan tindakan perang yang harus mendapat otorisasi dari Kongres," katanya.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries dan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer pada Sabtu mengkritik pemerintahan Trump karena tidak meminta otorisasi Kongres sebelum melakukan serangan gegabah itu, serta menuntut pengarahan segera.
"Pemerintahan Trump tidak meminta otorisasi Kongres untuk penggunaan kekuatan militer dan gagal memberi pemberitahuan yang layak kepada Kongres sebelum operasi di Venezuela," kata Jeffries dalam sebuah pernyataan.
"Terlalu banyak pertanyaan yang masih belum terjawab," ujar Jeffries, seraya menyerukan adanya bukti untuk "menjelaskan dan membenarkan penggunaan kekuatan militer tanpa otorisasi ini."
Menurut Schumer, Gedung Putih telah meyakinkan saya dalam tiga kesempatan terpisah bahwa mereka tidak mengejar perubahan rezim atau melakukan aksi militer di Venezuela. Jelas mereka tidak jujur kepada rakyat Amerika, kata Schumer dalam sebuah pernyataan.
Menyusul laporan ledakan di Caracas, Senator Partai Demokrat Brian Schatz, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menulis di X bahwa AS tidak memiliki kepentingan nasional yang vital di Venezuela yang dapat membenarkan perang.
"Kita seharusnya sudah belajar untuk tidak kembali tersandung ke dalam petualangan bodoh lainnya saat ini," kata Schatz memperingatkan.
Namun demikian, tampaknya para anggota parlemen dari Partai Republik sebagian besar mendukung serangan pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dan Ketua DPR Mike Johnson mengatakan bahwa mereka menantikan pengarahan terkait kepada Kongres dalam beberapa hari ke depan.
"Tindakan tegas Presiden Trump merupakan langkah awal yang penting untuk membawa dia (Maduro) ke pengadilan atas kejahatan narkoba yang membuatnya didakwa di AS," kata Thune dalam sebuah pernyataan.
Serangan terbaru AS terhadap Venezuela serta penangkapan Maduro telah memicu kecaman dan keprihatinan luas dari berbagai penjuru dunia.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
