Inggris dan ASEAN luncurkan inisiatif iklim baru di COP30

Jakarta (ANTARA) - Misi Inggris untuk ASEAN bersama ASEAN meluncurkan inisiatif baru untuk memperkuat kebijakan iklim dan kapasitas kelembagaan, yang mendukung upaya regional dalam mengatasi perubahan iklim.

Program pilar Kebijakan Iklim dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dari Dana Transisi Hijau ASEAN-Inggris (GTF) diluncurkan pada 19 November 2025 dalam konferensi perubahan iklim PBB, COP30, di Belem, Brasil, menurut keterangan pers Misi Inggris untuk ASEAN di Jakarta, Selasa.

Peluncuran yang diresmikan Wakil Direktur Keuangan Iklim Internasional Departemen Keamanan Energi dan Net Zero Inggris Julia Ellis, bersama Kepala Divisi Lingkungan Hidup Sekretariat ASEAN, Dr. Vong Sok, itu dinilai menjadi tonggak penting dalam kerja sama ASEAN-Inggris untuk memajukan kebijakan iklim dan kapasitas kelembagaan.

Program tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong transisi hijau di ASEAN.

Jejak karbon ASEAN tercatat telah tumbuh secara stabil sejak 1990 dan saat ini telah menyumbang hampir lima persen dari emisi global. Pertumbuhan itu didorong oleh permintaan energi yang meningkat pesat dan perubahan pola penggunaan lahan.

Di tengah meningkatnya risiko bencana akibat cuaca ekstrem, seperti topan, banjir, dan kekeringan, serta naiknya permukaan air laut dan ancaman terhadap pertanian dan produksi pangan, program iklim tersebut dinilai sebagai inisiatif yang penting untuk dilakukan saat ini guna mengatasi perubahan iklim.

Sementara, saat Asia Tenggara dinilai menjadi kawasan paling rentan terhadap perubahan iklim, Visi Iklim ASEAN 2050 dan Rencana Aksi Strategis Perubahan Iklim ASEAN (ACCSAP) dinilai dapat meletakkan dasar bagi kerangka kerja transformatif guna meningkatkan penanganan iklim, dan menyelaraskan kebijakan sejalan dengan Perjanjian Paris.

Untuk mendukung prioritas regional tersebut, program pilar Kebijakan Iklim dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan yang baru diluncurkan tersebut memberikan bantuan teknis yang terarah melalui tiga alur kerja utama.

Pertama dengan meningkatkan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan mempersiapkan implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris; membangun kapasitas kelembagaan dan mendorong pembelajaran antar mitra di ASEAN; dan mendukung kerangka kerja yang lebih transparan untuk kemajuan pelaporan Perjanjian Paris di ASEAN.

Wakil Direktur Keuangan Iklim Internasional Departemen Keamanan Energi dan Net Zero Inggris Julia Ellis menyatakan bahwa transisi hijau ASEAN merupakan peluang bersama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanan di seluruh kawasan.

"Melalui Dana Transisi Hijau ASEAN-Inggris, kami memperkuat kapasitas kelembagaan, membuka pendanaan iklim, dan memajukan kebijakan berbasis bukti yang akan memungkinkan Negara Anggota untuk mewujudkan komitmen iklim yang paling ambisius," katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Lingkungan Hidup Sekretariat ASEAN Dr. Vong Sok menambahkan bahwa ASEAN harus mempercepat tindakan mitigasi dan adaptasi, yang memerlukan kebijakan yang konsisten, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan sistem transparansi, guna memenuhi tujuan Perjanjian Paris.