Indonesia berkomitmen tingkatkan peran global di isu HAM

Jakarta (ANTARA) - Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam mendorong isu-isu hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan Hak Asasi Manusia Kamboja sekaligus Ketua Cambodian Human Rights Committee (CHRC), Keo Remy, di Phnom Penh, Senin.

Menurut siaran pers Kemlu RI, komitmen itu diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan sebuah forum tingkat tinggi di bidang HAM se-Asia Pasifik yang yang direncanakan berlangsung pada 2026.

“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” kata Pigai, seraya meminta partisipasi dan dukungan Kamboja untuk forum tersebut.

Selain itu, Menteri HAM RI juga menyampaikan harapan terkait dukungan Kamboja atas pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026.

Pigai pun menekankan bahwa Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap kondisi WNI di luar negeri, berharap agar kemitraan dapat terus dikembangkan dengan negara tuan rumah di mana para WNI bekerja untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

“Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja, maupun sebaliknya,” tambah Pigai.

Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy menanggapi hal tersebut dengan menegaskan komitmen Kamboja terhadap perdamaian dan penegakan HAM, dan menyambut baik upaya Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM di kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Kamboja menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat kerja sama dalam mendorong agenda pelindungan HAM di kawasan, termasuk melalui program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM.

Pada Jumat (21/11), Kementerian HAM resmi memperkenalkan Satu Data HAM menuju integrasi data yang nantinya akan menjadi jendela bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan untuk melihat kondisi hak asasi di Indonesia.

Data HAM yang masih tersebar di berbagai kementerian/lembaga nantinya akan disatukan melalui Satu Data HAM untuk mewujudkan pengelolaan data HAM yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan.

Menurut Pigai, Satu Data HAM yang dapat bebas diakses oleh publik itu merupakan jendela untuk melihat pembangunan HAM yang dilakukan oleh negara maupun kondisi dan situasi HAM terkini.

Baca juga: BPW Indonesia tekankan pentingnya perkuat literasi HAM

Baca juga: Indonesia tangkal standar ganda HAM global soal Papua

Baca juga: OIC Youth Indonesia serukan pengakhiran pelanggaran HAM di Kashmir

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.