Hakim Ad Hoc di PN Samarinda Tiba-tiba Walk Out saat Sidang, Ini Kata MA

Seorang hakim ad hoc yang bertugas di Pengadilan Tipikor Samarinda, Mahpudin, walk out saat tengah bersidang. Dia walk out karena protes ketimpangan tunjangan hakim.

Dikutip dari Dandapala Mahkamah Agung, berdasarkan rekaman video yang beredar, majelis hakim yang saat itu tengah bersidang terdiri atas tiga orang: dua hakim karier dan satu hakim ad hoc. Mahpudin merupakan anggota majelis dengan status hakim ad hoc.

Dalam pernyataannya di persidangan, Mahpudin menyampaikan bahwa tindakannya merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama hakim ad hoc di seluruh Indonesia.

Ia merujuk pada imbauan Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia yang menyerukan aksi mogok sidang secara nasional pada 12 hingga 21 Januari 2026.

Merespons peristiwa tersebut, Mahkamah Agung melalui juru bicara sekaligus Ketua Kamar Pengawasan, Prof. Yanto, menyebut tindakan hakim itu mengganggu pelayanan terhadap pencari keadilan serta tidak sejalan dengan prinsip profesionalitas hakim.

"Ketua Mahkamah Agung selanjutnya memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membentuk tim guna melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Yanto dalam konferensi pers, Kamis (8/1).

Dalam kesempatan yang sama, MA menyatakan bahwa telah mengadakan pertemuan bersama KemenPANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pertemuan tersebut membahas berbagai hal teknis yang berkaitan dengan hak keuangan Hakim Ad Hoc. Selain itu, turut dibahas pula isu-isu lain, seperti rekrutmen calon hakim, penyesuaian hak keuangan Hakim Ad Hoc, tunjangan Panitera dan Jurusita, serta meningkatnya remunerasi atau tunjangan kinerja hingga 100 persen.

Berikut 6 poin utama yang disampaikan oleh Yanto:

Pertama, Mahkamah Agung menanggapi kegelisahan para Hakim Ad Hoc terkait kesejahteraan dan tuntutan penyesuaian tunjangan yang belum mengalami kenaikan. Terkait dengan hal ini, Ketua Mahkamah Agung mengimbau seluruh Hakim Ad Hoc agar tetap berpikir jernih dan bertindak bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut. Pimpinan Mahkamah Agung, bersama kementerian terkait, saat ini tengah membahas usulan penyesuaian tunjangan Hakim Ad Hoc.

Kedua, disampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini sedang melakukan kajian dan evaluasi terhadap besaran hak keuangan Hakim Ad Hoc. Dalam waktu dekat, akan diselenggarakan rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dan kementerian terkait untuk membahas tindak lanjut penyesuaian hak keuangan tersebut.

Ketiga, pada Rabu, 7 Januari 2026, pimpinan Mahkamah Agung telah mengadakan pertemuan bersama KemenPANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal teknis yang berkaitan dengan hak keuangan Hakim Ad Hoc. Selain itu, turut dibahas pula isu-isu lain, seperti rekrutmen calon hakim, penyesuaian hak keuangan Hakim Ad Hoc, tunjangan Panitera dan Jurusita, serta meningkatnya remunerasi atau tunjangan kinerja hingga 100 persen.

Keempat, hingga saat ini pimpinan Mahkamah Agung menegaskan bahwa proses penyesuaian besaran hak keuangan Hakim Ad Hoc, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung, masih terus berjalan. Diharapkan, kebijakan tersebut dapat segera terealisasi.

Kelima, Ketua Mahkamah Agung mengingatkan seluruh hak...