1 week ago
28
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut usulan kepala daerah dipilih DPRD akan dibicarakan dengan koalisi partainya.
Fahri menjelaskan, usulan tersebut baru akan berlaku dengan pembentukan Undang-Undang. Namun, Partai Gelora tak memiliki kursi di DPR RI. Sehingga, perlu ada pembicaraan dengan koalisi Partai Gelora.
"Kan nanti divotenya di Undang-Undang. Kita kan enggak punya hak suara di Undang-Undang, tapi kita akan berbicara dengan teman-teman koalisi," ujar Fahri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12).
Fahri memaparkan, isu terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD ini bukanlah suatu hal yang baru. Menurutnya, wacana ini sudah muncul sejak saat masa transisi demokrasi di Indonesia.
Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Fahri menyebut, sedang dilakukan konsolidasi terhadap demokrasi. Tujuannya, demi kesejahteraan masyarakat.
"Karena apapun demokrasi itu ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya," tutur Fahri.
"Jadi kita mencari jalan yang baik, jalan yang pas, untuk bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sehingga kita betul-betul maksimalkan hasilnya. Yaitu kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat kita," tambah dia.
Menurut Fahri, masing-masing internal partai dalam koalisinya pun melakukan kajian terkait wacana ini. Partai Gelora pun juga termasuk melakukan hal yang sama.
"Ya partai-partai sendiri secara internal mereka melakukan kajian. Karena kalau kayak kami di Gelora tidak punya anggota di pusat, tetapi ada di daerah-daerah. Dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah," ungkapnya.
Partai Gelora saat ini tergabung dalam koalisi bersama Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, NasDem, PPP, PBB, PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Aceh.
Sebelumnya Gerindra, mendukung wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Sekjen Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme ini lebih efisien dari segi waktu penjaringan kandidat, ongkos politik, hingga pelaksanaannya.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya dikutip, Senin (29/12).
Sementara, Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi menilai perlu ada keberanian untuk melakukan perubahan sistem jika ditemukan banyak dampak negatif dari mekanisme yang berjalan saat ini. Salah satu sorotan utama adalah tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung.
