Dosen Indonesia: Mengawal Gugatan SPK ke Mahkamah Konstitusi

Dunia pendidikan tinggi kita tengah menghadapi ironi besar. Di saat pemerintah gencar mendorong universitas masuk dalam jajaran peringkat dunia (World Class University), fondasi utamanya yakni para dosen justru sedang berjuang di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) demi menuntut hak paling dasar: upah yang layak.

Gugatan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus (SPK) terhadap sejumlah pasal dalam UU Guru dan Dosen serta UU ASN bukan sekadar urusan domestik para akademisi, melainkan cermin retaknya komitmen negara terhadap pembangunan manusia.

Bayangkan seorang magister hingga doktor yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menempuh pendidikan, namun setiap akhir bulan harus memutar otak hanya untuk membayar tagihan listrik atau sekadar membeli susu anak. Ini bukan cerita fiksi, melainkan realitas pahit yang dialami banyak dosen di Indonesia.

Kini, melalui SPK, para penjaga gawang intelektual bangsa ini akhirnya "turun gunung". Mereka melayangkan gugatan judicial review ke MK. Tuntutannya sederhana namun fundamental: Dosen berhak sejahtera.

Selama ini, profesi dosen selalu dibalut dengan narasi "pengabdian". Namun, narasi ini sering kali disalahgunakan untuk melanggengkan upah rendah. Jika kita menengok ke negara tetangga, data perbandingannya sangat menyedihkan bagi Indonesia.

Akar masalah ini terletak pada ketidaksinkronan regulasi yang menjerat kesejahteraan dosen dalam ketidakpastian hukum. Secara regional, posisi dosen Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa gaji dosen di Indonesia merupakan yang paling terendah di Asia Tenggara.

Di saat dosen di Malaysia bisa membawa pulang gaji rata-rata Rp18 juta hingga Rp25 juta per bulan, atau di Singapura yang mencapai angka ratusan juta rupiah, banyak dosen di Indonesia terutama dosen muda dan dosen swasta yang take home pay-nya masih tertahan di angka Rp2 juta malahan ada yang lebih rendah. Angka ini bahkan lebih rendah dari gaji buruh pabrik di wilayah industri tertentu yang sudah memiliki standar UMK yang jelas.

Gugatan SPK ke MK bukan tanpa alasan hukum yang kuat. Ada beberapa pasal dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang selama ini hanya menjadi "macan kertas" atau aturan yang indah di atas kertas tapi nol dalam implementasi: 1. Pasal 14 ayat (1) huruf a: Menyatakan dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 2. Pasal 15 ayat (1): Menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji

Namun, dalam praktiknya, frasa "di atas kebutuhan hidup minimum" tidak pernah memiliki standar baku yang mengikat secara nasional. Akibatnya, banyak perguruan tinggi memberikan gaji pokok yang bahkan berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). SPK menilai tidak adanya standar upah minimum khusus dosen nasional menciptakan ruang eksploitasi yang dilegalkan oleh kekosongan hukum.

Lebih jauh lagi, gugatan ini menyoal Pasal 51 UU Guru dan Dosen yang sering kali terbentur dengan implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Terjadi stratifikasi sosial yang tajam antara dosen ASN dan dosen tetap yayasan (swasta). Dosen swasta sering kali memikul beban Tri Dharma yang sama beratnya, namun tanpa perlindungan jaminan hari tua atau tunjangan fungsional yang setara dengan rekan mereka di sektor negeri.

Ketiadaan perlindungan upah yang seragam ini membuat dosen di Indonesia terjebak dalam "kemiskinan struktural". Bagaimana mungkin seorang dosen bisa fokus melakukan riset mendalam atau menulis di jurnal internasional bereputasi jika ia harus "nyambi" mengajar di banyak tempat demi menutupi biaya dapur?

Dampak dari upah re...