Bulog Pastikan Penyaluran Bansos Beras Capai 18 Persen dari 365 Ribu Ton

Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan atau bantuan sosial (bansos) beras dan minyak goreng terus dipercepat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan untuk realisasi bulan Juni-Juli itu sudah mencapai 99,99 persen, tersisa 0,01 persen. Kemudian untuk bansos beras periode Oktober November baru mencapai 18 persen dari total 365 ribu ton beras yang harus disalurkan.

“Untuk yang bulan Oktober-November, ini sudah mencapai sekitar 18 persen. Totalnya 18,2 juta penerima bantuan manfaat. (Targetnya) tinggal dikalikan kalau berasnya kali 20 kg, terus minyak gorengnya dikali 4 liter, berarti kalau berasnya sekitar 365 ribu ton, minyak gorengnya 73 juta liter,” tutur Rizal di Kantor Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, Kamis (27/11).

Jika dikalkulasikan, 18 persen dari total 365 ribu ton adalah 65,7 ribu ton dan 18 persen dari 73 juta liter adalah 13,14 juta liter.

Rizal mengaku penyaluran bansos ini baru dimulai pada pertengahan November 2025. Dia mengakui penyalurannya sempat tertunda imbas adanya permintaan agar bansos ditambah dengan minyak goreng.

Dengan demikian kini bansos yang diberikan adalah 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan per KPM atau per KPM akan menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk penyaluran bansos Oktober-November 2025.

“Memang agak terlambat sedikit, karena kebutuhan minyak goreng yang harus kita cukupi, karena terus terang minyak goreng yang harus diserahkan ini juga harus bersamaan dengan berasnya,” jelasnya.

Secara keseluruhan Bulog menyiapkan setidaknya 73 juta liter minyak goreng untuk disalurkan kepada 18,2 juta KPM tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan sebanyak 73 juta liter minyak goreng dengan Merek MinyaKita itu didapat dari hasil kerja sama dengan perusahaan produsen MinyaKita atau pelaksana Domestic Market Obligation (DMO) Crude Palm Oil (CPO).

“Untuk minyak goreng, kami sinergikan dengan seluruh para pengusaha-penguasa minyak goreng dalam hal ini pabrikan-pabrikan minyak goreng yang memiliki DMO-DMO sejumlah 65 perusahaan minyak goreng yang bekerja sama dengan Bulog,” ujarnya.

Dia juga membeberkan alasan mengapa pemerintah memutuskan menambahkan minyak goreng ke dalam bagian dari penyaluran bansos. Menurut Rizal hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga meneken kebijakan ini setelah dirapatkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Bidang Pangan dan Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Ini mudah-mudahan bisa tersalurkan khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, ...