5 days ago
13
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) terus mempercepat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga kisaran Rp3 triliun hingga Rp4 triliun pada akhir tahun.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Selasa, menyebutkan jumlah tersebut terdiri atas Rp2 triliun hingga Rp3 triliun untuk sisi supply dan di atas Rp1 triliun untuk sisi demand.
KPP atau KUR Perumahan yang baru diluncurkan dan disalurkan pada Oktober 2025, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah sekaligus memperkuat pelaku UMKM.
“Kami upayakan optimal. Saya masih optimistis. Sekarang belum bisa saya jawab berapa angkanya. Tapi sudah pasti di sisi supply kita usahakan di atas Rp2 triliun-Rp3 triliun dan di sisi demand mungkin kita usahakan di atas Rp1 triliun,” kata Nixon LP Napitupulu.
Dalam penyaluran KPP hingga akhir tahun, Nixon menyebut bahwa BTN mendapatkan alokasi sebesar Rp9,5 triliun, terdiri atas Rp7,5 triliun untuk sisi pasokan (supply) dan Rp2 triliun untuk sisi permintaan (demand).
Namun, menurut dia, terdapat tantangan bagi perbankan untuk mengejar target penyaluran KPP karena program baru diluncurkan pada Oktober atau menjelang tutup buku akhir tahun sehingga waktu eksekusi sangat sempit, yakni hanya tersisa dua bulan.
Di sisi lain, perseroan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Meski waktu eksekusi untuk tahun ini terbatas, Nixon tetap optimistis terhadap realisasi penyaluran KPP.
“Karena yang lama kemarin collecting data dulu. Begitu kita tahu (ada program KPP), baru tarik data (data nasabah yang potensial untuk KPP). Nasabah kan juga tidak cepat memberikan aplikasi permohonannya,” ujar Nixon.
Untuk periode kuartal I, Nixon menuturkan bahwa produksi rumah biasanya rendah karena faktor musim hujan. Oleh karena itu, menurutnya, alokasi KPP lebih baik perlu ditingkatkan pada kuartal II, III atau IV.
“Di awal tahun, curah hujan biasanya tinggi. Sehingga produksi rumah biasanya lebih pelan. Renovasi rumah juga cenderung dihindari karena hujan,” kata dia.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan senilai Rp130 triliun untuk KPP yang penyalurannya terbagi menjadi dua yakni sebanyak Rp113 triliun untuk sisi supply dan Rp17 triliun untuk sisi demand.
Sisi supply mencakup pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pelaku UMKM bahan bangunan, dengan plafon pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar.
Sementara itu, sisi demand ditujukan bagi UMKM perseorangan yang memanfaatkan kredit untuk mendukung kegiatan usaha, seperti pembelian rumah atau penyewaan gudang, dengan plafon pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp500 juta.
Melalui mekanisme subsidi bunga, pemerintah menetapkan suku bunga pinjaman yang lebih terjangkau bagi masyarakat, yakni sekitar 5-6 persen.
Menurut catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), penyaluran KPP oleh sembilan bank telah mencapai Rp492,13 miliar sejak 21 Oktober hingga 15 November 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin (17/11), menyampaikan dari total penyaluran kredit tersebut bank swasta menempati posisi sebagai penyalur kredit tertinggi.
Menurut dia, hal ini membuktikan bahwa program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo disambut dengan baik oleh pihak swasta.
Dari catatan Kementerian PKP, bank penyalur KPP tertinggi yakni Bank Nobu sebanyak Rp280 miliar, diikuti Bank Negara Indonesia (BNI) Rp91,9 miliar, BTN Rp73 miliar, Bank Artha Graha Internasional Rp5 miliar, dan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp3 miliar.
Baca juga: BTN berencana minta tambahan penempatan SAL hingga Rp10 triliun
Baca juga: BTN perkuat permodalan untuk jaga CAR kisaran 18 persen usai lepas UUS
Baca juga: BTN serap 93 persen alokasi dana SAL hingga akhir Oktober 2025
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
