8 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa inovasi daerah harus dibangun berdasarkan akuntabilitas dan efektivitas, serta tetap berorientasi pada kepentingan publik untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Yusharto menekankan bahwa prinsip utama dari inovasi adalah tidak boleh menciptakan konflik kepentingan. "Inovasi harus berorientasi pada kepentingan publik, dilaksanakan dengan transparan, memenuhi standar kelayakan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam sebuah webinar diskusi dan evaluasi inovasi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Yusharto juga mencatat bahwa inovasi seharusnya diukur dari seberapa efektifnya menyelesaikan masalah publik, bukan dari tingkat kecanggihan yang ditampilkan. Ia menambahkan bahwa inovasi yang efektif harus dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika manfaatnya tidak dirasakan, maka inovasi tersebut belum mencapai tujuannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa inovasi tidak boleh menciptakan beban atau batasan baru bagi masyarakat, melainkan harus menjadi alat yang inklusif dan efektif untuk menangani masalah komunitas. Prinsip-prinsip ini, menurutnya, memberikan panduan penting agar inovasi daerah tidak sekadar menjadi latihan administratif, tetapi menghasilkan hasil yang positif dan berkelanjutan.
Yusharto juga menggarisbawahi pentingnya melihat inovasi dari perspektif penerima manfaat, terutama ketika melakukan replikasi, yang menurutnya penting untuk mempercepat peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah secara merata.
Ia mengungkapkan bahwa inovasi merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan daerah dan penerapan prinsip-prinsip ilmiah, yang berarti prosesnya harus rasional, dapat diamati, dan dapat direproduksi. Ia juga mencatat adanya kesalahpahaman umum di beberapa daerah yang menganggap inovasi identik dengan digitalisasi, sedangkan data pelaporan inovasi daerah menunjukkan bahwa inovasi non-digital tetap mendominasi.
Inovasi yang akuntabel, transparan, dan dapat direplikasi diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan menyediakan layanan publik yang semakin mudah diakses, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
