1 week ago
18
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan optimis dapat melampaui target penyaluran KUR (kredit usaha rakyat) perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir tahun, terdiri dari Rp100 miliar di sisi supply dan Rp150 miliar di sisi demand.
“BNI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan, baik dari sisi pasokan maupun permintaan,” kata Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Adapun hingga akhir Oktober 2025, BNI telah menyalurkan KUR perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM sektor perumahan.
Jumlah tersebut terdiri dari Rp28,1 miliar untuk sisi pasokan (supply) kepada tujuh pelaku UMKM dan dan Rp12,66 miliar untuk sisi permintaan (demand) kepada 34 pelaku UMKM.
Capaian ini, catat perseroan, setara dengan 15,2 persen dari total penyaluran KPP nasional yang menurut data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mencapai Rp267 miliar dengan 117 debitur.
Iqbal menyampaikan, program KPP hadir untuk memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan, sekaligus membantu pelaku usaha memperkuat daya saing di sektor riil.
Melalui program ini, ia menambahkan bahwa perseroan ingin memastikan pelaku UMKM dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
Program yang resmi diluncurkan pada 21 Oktober 2025 ini memiliki mekanisme serupa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pelaku UMKM yang menjadi nasabah BNI dapat mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang maupun kanal digital resmi BNI. Proses pengajuan mencakup analisis, persetujuan, dan pencairan dana yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
Dalam menjaga kualitas pembiayaan, BNI menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko, di antaranya optimalisasi ekosistem perumahan dengan melibatkan pengembang, kontraktor, dan UMKM bahan bangunan.
Perseroan juga bersinergi dengan pemerintah daerah serta pengembang untuk memastikan legalitas aset dan kelayakan usaha.
Selain itu, risk acceptance criteria (RAC) dan credit scoring system digunakan dalam menilai karakter serta kapasitas calon debitur. BNI juga melakukan monitoring portofolio kredit secara berkala agar tetap sesuai dengan profil risiko perusahaan.
Terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang, BNI telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi KPP Nasional. Acara ini digelar bersama Kementerian PKP di Sutera Hall, Alam Sutera, Tangerang, pada 26 September 2025.
“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM,” kata Iqbal.
Melalui program KPP, catat perseroan, BNI tidak hanya memperkuat ekosistem perumahan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan komitmennya sebagai agent of development yang berperan aktif dalam membangun sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: BNI salurkan KUR Rp4,6 triliun kepada 20 ribu UMKM
Baca juga: BNI catat kredit UMKM non-KUR naik 9,2 persen, fokus sektor produktif
Baca juga: BNI salurkan KUR ke sektor pangan Rp14,3 triliun
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
