Pemerintah Pangkas Regulasi untuk Percepat Peremajaan Sawit Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyederhanakan sejumlah regulasi untuk mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Langkah ini ditempuh guna menjaga produktivitas sawit yang diproyeksikan menurun jika peremajaan tidak segera dilakukan.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menyampaikan produksi minyak sawit mentah (CPO) pada 2025 diperkirakan mencapai 48,12 juta ton, naik dibandingkan 47,47 juta ton pada 2024. Namun tanpa peremajaan atau intensifikasi pada Kebun Sawit Rakyat, tren produksi diprediksi menurun mulai 2025 hingga 2045.

“Apabila Kebun Sawit Rakyat tidak dilakukan peremajaan dan/atau intensifikasi maka mulai tahun 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga tahun 2045,” ujarnya dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Ia menyebut skenario penurunan dapat membuat produksi turun ke 44,34 juta ton dengan produktivitas hanya 3,1 ton per hektare per tahun.

Untuk mengantisipasi tren tersebut, pemerintah mempercepat PSR melalui reformasi regulasi yang dinilai “besar-besaran”. Abdul Roni mencontohkan penyederhanaan persyaratan dari sebelumnya 14 menjadi 2 syarat, memangkas proses verifikasi dari tiga tahap menjadi satu tahap, serta mengintegrasikan seluruh proses melalui sistem digital nasional.

“Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” katanya.

Industri sawit nasional saat ini mencakup 16,38 juta hektare, dengan 42 persen di antaranya dikelola oleh pekebun rakyat. Sektor ini menyerap sekitar 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, pemerintah juga mendorong hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas pengolahan biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, serta unit pengolahan inti di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

“Program hilirisasi diproyeksikan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi sawit terhadap PDB nasional,” ujarnya.

sumber : Antara