Dewan Desak Polri Ikuti MK Soal Anggota Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengamanatkan anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mundur atau pensiun dari Polri.

Artinya, kata dia, ketika ada pejabat yang mau pindah ke institusi lain, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. "Jangan malah statusnya masih polisi, tapi dia bekerja aktif di institusi tersebut. Kan begitu, ini yang terjadi," kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Rudianto sebagai legislator yang membidangi urusan penegakan hukum tidak mempermasalahkan putusan MK tersebut. Jika telah menjadi putusan, maka semua pihak harus tunduk dan patuh kepada MK.

Anggota Komisi III DPR RI lainnya Nasir Djamil mengatakan, putusan itu sejalan dengan semangat dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menurut dia, pemerintah dan DPR juga perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam menindaklanjuti putusan itu.

Di sisi lain, kata Nasir, harus ada pengaturan yang lebih baik lagi bagi institusi sipil dalam memberikan kesempatan kepada ASN karier untuk menempatkan posisi-posisi strategis yang selama ini bisa diisi oleh anggota Polri, misalnya jabatan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Deputi, dan lainnya.

"Memang UU Nomor 2 Tahun 2002 itu mensyaratkan bahwa ketika dia ingin pindah berdinas di tempat lain, maka dia harus pensiun atau mengundurkan diri," kata politikus PKS itu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu.

"Menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.