3 days ago
13
Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengakui pengetatan kontrol ekspor barang penggunaan ganda ke Jepang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan, yang dinilai Beijing mencampuri urusan dalam negerinya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pernyataan Takaichi melanggar kedaulatan dan integritas wilayah China serta mengandung ancaman penggunaan kekuatan terhadap Beijing.
Berbicara dalam konferensi pers di Beijing, Rabu, Mao menegaskan sikap Tokyo mengenai Taiwan itu telah merusak hubungan bilateral dan menjadi latar kebijakan baru China terhadap ekspor sensitif ke Jepang.
Kementerian Perdagangan China mengumumkan mulai 6 Januari 2026 akan memberlakukan kontrol ekspor lebih ketat terhadap Jepang atas barang yang dikategorikan sebagai penggunaan ganda, untuk kepentingan sipil dan militer.
Barang penggunaan ganda mencakup produk, teknologi, dan perangkat lunak yang pada dasarnya bersifat sipil, namun berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan militer atau mendukung sistem persenjataan.
Dalam pengumuman resminya, kementerian menyebut kebijakan itu diambil demi menjaga keamanan dan kepentingan nasional China serta memenuhi kewajiban internasional terkait pencegahan proliferasi.
Mao mengatakan langkah tersebut sepenuhnya sah, beralasan, dan dilakukan sesuai hukum dan peraturan China serta komitmen internasional yang berlaku.
Baca juga: Penjualan Mobil Global China Diperkirakan Lampaui Jepang pada 2025
Ia mendesak Jepang melakukan introspeksi, memperbaiki kesalahan, dan menarik kembali pernyataan keliru Perdana Menteri Sanae Takaichi terkait Taiwan.
Kementerian Perdagangan menyatakan ekspor ke militer Jepang, untuk tujuan militer, atau bagi pengguna akhir yang dapat meningkatkan kapasitas militer Jepang dilarang sepenuhnya.
Setiap organisasi atau individu dari negara atau wilayah mana pun yang menyalurkan barang penggunaan ganda asal China ke Jepang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Pengumuman tersebut tidak merinci importir atau jenis barang yang terkena kontrol, sehingga mekanisme penerapan kebijakan baru itu masih belum jelas.
Pernyataan Takaichi pada 7 November 2025, yang menyebut tindakan militer China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang, terus memicu ketegangan bilateral.
Pernyataan itu dipahami sebagai sinyal bahwa Jepang dapat mengizinkan Pasukan Bela Dirinya membantu Taiwan jika China memberlakukan blokade atau tekanan lainnya.
China sebelumnya membalas dengan menangguhkan impor produk laut Jepang, membekukan pertemuan pejabat tinggi, serta menyarankan warganya menghindari perjalanan dan studi ke Jepang.
Ketegangan meningkat lebih lanjut ketika dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China mengunci radar ke pesawat F-15 Jepang di dekat Okinawa pada Desember, memicu protes resmi dari Tokyo.
Baca juga: Produsen China diperkirakan lampaui Jepang dalam penjualan kendaraan
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
