5 hours ago
4
Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan Light Rail Transit atau LRT Jabodebek jalur Bogor. Saat ini, LRT Jabodebek baru menyambung Dukuh Atas Jakarta dan terjauh di Jati Mulya Bekasi, lalu Harjamukti Depok.
Rencananya pembangunan ke arah Bogor bakal dimulai tahun depan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas kawasan penyangga ibu kota, sekaligus mengurangi beban lalu lintas darat yang kian padat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Buku Nota Keuangan II Tahun Anggaran 2026 menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap proyek ini diwujudkan melalui pemberian jaminan pinjaman dengan nilai yang sangat besar.
“Dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagai amanat percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek, pemerintah telah menerbitkan satu surat Jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp 23,41 triliun,” tulis Sri Mulyani, dikutip pada Rabu (20/8).
Meski pemerintah memberikan jaminan, terdapat risiko fiskal yang perlu diantisipasi. Risiko ini muncul jika PT KAI selaku operator tidak mampu memenuhi kewajiban finansial kepada sindikasi kreditur tepat waktu. Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil alih kewajiban pembayaran.
Namun, Sri Mulyani memastikan kondisi keuangan PT KAI masih terkendali. “Sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga Semester I tahun 2025, PT KAI telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan kepada sindikasi kreditur,” tegasnya.
Lebih lanjut, tingkat risiko gagal bayar (default) PT KAI diperkirakan sangat rendah pada 2025. Hal ini disebabkan adanya fasilitas mitigasi risiko berupa bridging loan dari PT KAI. Pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk menutup celah antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dengan subsidi pemerintah, sehingga kewajiban keuangan perusahaan tetap terpenuhi.
“Tingkat probabilitas risiko default PT KAI (Persero) pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat rendah mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk bridging loan PT KAI (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi gap/mismatch antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dengan subsidi pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan PT KAI (Persero),” tutur Sri Mulyani.
